Empat Butir Strategi Ditetapkan TPID Sukabumi untuk Jaga Stabilitas Harga
Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Sukabumi menyepakati empat langkah strategis dalam High Level Meeting guna menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan.
Agenda High Level Meeting yang diusung oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Sukabumi mengangkat topik mengenai penguatan kerja sama untuk meredam laju inflasi serta mempertahankan kestabilan harga lewat ketersediaan barang, kelancaran logistik, keterjangkauan biaya, serta penyampaian informasi yang tepat.
Berlangsung di kompleks balai kota pada tanggal 27 Oktober 2026, acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pihak penting termasuk perwakilan dari Bank Indonesia serta Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
Agenda tersebut memusatkan perhatian pada perumusan taktik guna mempertahankan kestabilan harga komoditas pangan di tengah situasi ekonomi yang terus bergerak, dengan penekanan pada empat prinsip utama pengendalian.
Pada saat membuka acara, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Andang Tjahjandi, menekankan pentingnya kesamaan visi serta dedikasi dari seluruh unsur yang terlibat agar perekonomian lokal tetap terkendali.
Ia menambahkan, sinergi yang telah terjalin perlu terus dipelihara sebagai landasan kokoh untuk mengamankan daya beli warga serta menciptakan situasi ekonomi yang stabil di wilayah Kota Sukabumi.
Sejumlah aksi nyata yang telah disetujui mencakup pengawasan harga secara berkala di pasar rakyat, penataan rantai pasok dari petani atau produsen hingga pembeli, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi lonjakan permintaan pada waktu-waktu tertentu.
Selain itu, penyebaran informasi yang cepat dan tepat sasaran juga menjadi sorotan agar warga mendapat kejelasan mengenai ketersediaan serta banderol barang, sehingga kepanikan di tengah masyarakat dapat dihindari.
Di sisi lain, Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, Eneng Rahmi, mengungkapkan dalam pemaparannya bahwa pertemuan tingkat tinggi ini diselenggarakan guna mempererat kerja sama lintas instansi.
Menurutnya, upaya menekan angka inflasi tidak mungkin dikerjakan secara mandiri oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan terkait.
Sumber berita: Portal Resmi Kota Sukabumi — 27 Oktober 2026.
